Kementerian LHK Luncurkan Peta Mangrove Nasional 2021

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan  bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan Kepala BIG Aris Marfai meluncurkan PMN 2021

EkbisNews.com, Jakarta – Selesai sudah tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempersiapkan peta mangrove nasional 2021. Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 yang merupakan hasil  pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013, Rabu (13/10) diluncurkan bertempat di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta.

Pembuatan peta mangrove yang didasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000 diluncurkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan Kepala BIG Aris Marfai.

“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” ujarnya.

Dalam pembuatan PMN 2021 Kementerian LHK ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000.

Penyusunan PMN tahun 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, penyiapan citra satelit dan peta pendukung, pra-pemrosesan (pre-processing), interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan penetapan peta mangrove nasional.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, “One map merupakan label dari one map policy dimana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove. Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik.”

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019 sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. “Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha. Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia,” ujar Siti Nurbaya.

Konservasi ekosistem mangrove selama dilakukan oleh banyak pihak, baik kementerian/lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis.

Informasi baru yang tersedia dari hasil Pemutakhiran PMN tahun 2021 adalah luasan potensi habitat mangrove sebesar 756.183 Ha. Potensi habitat mangrove adalah bagian dari ekosistem mangrove yang secara karakteristik lahannya sesuai untuk habitat mangrove, namun kondisi saat ini tidak terdapat vegetasi mangrove.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20. Kalau kita lihat di lapangan sudah banyak pengalaman dari tahun 1990-an akhir dan tahun 2003, bagaimana mentransformasi dari tambak kemudian direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Pada peluncuruan tersebut hadir Kepala Perwakilan Bank Dunia Satu Kahkonen yang mengapresiasi peluncuran one map policy mangrove dan kinerja pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

“One map merupakan satu agenda yang sangat penting langkah Indonesia  dalam mengelola mangrove ke depan untuk berbagai program mangrove. World Bank akan mendukung kerja-kerja yang sudah baik ini untuk percepatan dan untuk dukungan kepada isu global seperti ini,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste.

Editor : Maspril Aries