EkbisNews.com, Jakarta – Di tengah pandemi Covid-19 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tetap fokus pada antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam siaran pers Kementerian LHK, Selasa (13/5) menyampaikan, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono menggelar rapat virtual bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan seluruh pemangku kepentingan di daerah itu.
Dalam arahannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian LHK Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang lima tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat.
Menurut Bambang Hendroyono, analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat. “Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH,” katanya.
Sekjen Bambang Hendroyono menjelaskan, melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak.”
Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil di bawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.
KPH menurut Bambang Hendroyono berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. “Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan karhutla,” ujarnya.
Sekjen Kementerian LHK mengharapkan dengan dukungan Gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.
Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak. Menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.
“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla,”ujarnya dari Pontianak.
Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.
Rapat virtual tersebut juga diikuti Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta APHI dan GAPKI.
Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyatakan personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan. “Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai hari ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektar. Kondisi ini jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019, turunnya cukup signifikan,” katanya.
Editor : Maspril Aries
