EkbisNews.com – JAKARTA – Pemerintah tengah mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk menjaga perekonomian yang tengah dihadapkan pada risiko pelemahan akibat sentimen wabah virus corona.
Pemerintah akan melonggarkan aturan impor bahan baku bagi 500 perusahaan dalam waktu dekat. Kelonggaran tersebut diberikan pada perusahaan yang memiliki ketergantungan dengan bahan baku impor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arahan diberikan demi menekan dampak virus corona terhadap ekonomi domestik.
Pasalnya, penyebaran wabah virus corona telah membuat operasional banyak perusahaan terganggu karena kekurangan bahan baku.
“Importir bereputasi tinggi sekitar 500 perusahaan itu atau 40 persen dari impor Indonesia. Itu dibebaskan untuk melakukan pengadaan bahan baku agar mereka tidak terhalang perizinan dan lain-lain,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Senin (3/3).
Menurut dia, penyebaran virus corona telah membuat produksi di China merosot. Alhasil, impor bahan baku dari Negeri Tirai Bambu itu ikut menurun.
Padahal, beberapa industri di Indonesia sangat bergantung dengan bahan baku dari China. Sejumlah industri yang dimaksud, antara lain tekstil, plastik, dan bahan kimia.
“Kami lihat bahan baku dari sisi plastik, tekstil, alas kaki kemudian baja, dan bahan kimia itu pengaruh dari China sangat besar. Ini bahkan 20 persen sampai 30 persen, bahkan untuk industri tertentu bisa 50 persen bahan baku dari China,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan bakal melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk memetakan industri mana saja yang berdampak cukup besar dari penyebaran virus corona.
Selain impor, Sri Mulyani bilang pemerintah akan mempercepat fasilitas restitusi pajak kepada perusahaan. Hal itu diharapkan menjadi sentimen positif bagi perusahaan yang terkena dampak dari wabah virus corona.
“Kami akan terus melakukan perbaikan dan percepatan restitusi itu, sehingga poin mengenai bahan baku bisa segera dilakukan,” terang Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan purchasing managers index (PMI) China turun menjadi 35,7 pada Februari 2020. Ini artinya, industri di China hampir tidak berproduksi.
Oleh karena itu, industri dalam negeri terkena pengaruh besar. Airlangga bilang pemerintah sedang mencari alternatif negara lain yang bisa menjadi sumber bahan baku untuk perusahaan di Indonesia.
“Kemudia value chain nya juga didorong, kapasitas yang ada bisa ditingkatkan sekarang. Jadi ini ada kesempatan juga untuk manufaktur,” ujar dia.
Ia menambahkan pengalihan nilai impor dari China untuk sektor baja sekitar US$1 miliar. Sementara, sektor elektronik bisa lebih dari US$2 miliar.
“Nilai impornya macam-macam, tergantung sektornya,” pungkas Airlangga.
