NASIONAL

Pemprov Sumsel Usulkan BPHTB Dihapuskan

EkbisNews.com, Palembang- Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak. Lantas, apa yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi MBR itu?

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah. “Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10).

Lihat Juga  202I Indonesia Tuan Rumah COP 4 Konvensi Minamata

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya itu untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Lihat Juga  Direksi Bukit Asam Awali Bukber 1440 H di UPTE

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar. “Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button