NASIONAL

Oktober, Pajak Alat Berat Dihapuskan

EkbisNews.com, Palembang- Pada tahun ini (2020), Pemerintah Pusat akan menghapuskan atau tidak akan ada lagi Pajak Alat Berat. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Neng Muhaibah saat diwawancarai, senin (6/1/2020).

Neng mengatakan, pada tahun ini pihaknya tidak akan lagi menarik atau memungut pajak alat berat di Provinsi Sumsel. “Ya, tahun ini kita tidak bisa lagi menarik atau memungut pajak alat berat,” katanya

Tidak bisa lagi pihaknya menarik atau memungut pajak alat berat ditahun ini karena adanya surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017 tentang revisi UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10 Oktober 2017 lalu. “Dalam revisi UU ini alat berat tidak dimasukkan lagi dalam jenis kendaraan bermotor, namun sebagai alat produksi,” ujar Neng.

Lihat Juga  Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Ribuan Ponsel-Laptop Ilegal di SPBU Soekarno Hatta Palembang

Neng menjelaskan, perbelakuan atau penetapan revisi UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10 Oktober 2017 tersebut sudah dapat dilakukan pada tahun ini atau tepatnya pada Oktober mendatang. “Berlakunya kan tiga tahun setelah surat keputusan dikeluarkan. Tepatnya 10 Oktober mendatang. Jadi kita masih punya waktu untuk memungut sampai Oktober mendatang. Setelahnya baru akan disesuaikan pada RAPBD Perubahan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, penghapusan pajak alat berat tersebut dinilai pihaknya akan berpengaruh terhadap sektor pendapatan daerah, namun tidak akan berpengaruh secara signifikan. “Pendapatan dari sektor pajak alat berat tidak terlalu besar. Hanya sekitar Rp 4,8 miliar untuk tahun lalu. Masih lebih besar pendapatan dari kendaraan roda dua, empat dan diatasnya,” ungkap Neng.

Lihat Juga  Hulu Migas dan Kadin Sinergi Siapkan Oksigen Penanganan Covid-19

Neng menambahkan, untuk mengakali pengurangan PAD itu, pihaknya akan memaksimalkan PKB sebagai tambahan pajak. “Tahun ini, rencananya ada peningkatan target PAD se Sumsel sebesar 16 persen atau sekitar mencapai Rp4 triliun. Adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuka kantor Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) dan optimalisasi aplikasi pajak E-Dempo,” katanya

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button