NASIONAL

Menteri LHK Mantapkan Upaya Pencegahan Permanen Karhutla

EkbisNews.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya akhir pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Dalam siaran pers Kementerian LHK menjelaskan, di Pekanbaru Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Efendi. Pertemuan tersebut rangka pemantapan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara permanen.

Kepada wartawan Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, pasca karhutla 2015, berbagai langkah koreksi atau corrective action telah dilakukan. Selain dalam bentuk berbagai kebijakan krusial, peningkatan operasional kerja tim satgas karhutla, juga telah dilakukan peringatan dini antisipasi ancaman karhutla.

“Selanjutnya pada pertemuan tadi kami membahas peningkatan partisipasi Masyarakat Peduli Api atau MPA melalui pendekatan masyarakat berkesadaran hukum atau paralegal. Ini merupakan tahapan penting dari jalan panjang memantapkan upaya pencegahan karhutla secara permanen, sesuai arahan Presiden,” kata Siti Nurbaya.

Menurut Menteri LHK, karhutla 2015 telah memberi banyak pembelajaran bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk melakukan berbagai corrective action pengendalian karhutla hingga ke tingkat tapak. Di tingkat operasional lapangan juga semakin dikuatkan kerjasama antar anggota satgas yang melibatkan Manggala Agni, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, BNPB, MPA, swasta, dan kelompok masyarakat lainnya.

Lihat Juga  Mantan Pelatih Timnas Indonesia, Rahmad Darmawan Resmi Gabung Demokrat

Provinsi Riau menurut Siti Nurbaya, sudah memiliki sistem dashboard pemantau karhutla yang baik. Sehingga mampu berjalan bersama Manggala Agni, BPBD dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sistem pengendalian Karhutla dalam kerja Satgas Karhutla Riau.

“Dari perjalanan panjang karhutla 10-13 tahun, Riau punya kekhususan. Istilah saya ada fase kritis pertama sejak Maret- Mei. Maka fase kedua kita harus hati-hati mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Semua ini bisa dideteksi,” ujar Siti Nurbaya.

Di Provinsi Riau pencegahan karhutla sudah dilakukan Kementerian LHK bersama BPPT dan para mitra sejak tanggal 13 sampai 30 Mei dengan teknik modifikasi cuaca, untuk rekayasa jumlah hari hujan guna membasahi gambut, mengisi embung dan kanal.

Selanjutnya dalam waktu dekat akan dilakukan TMC oleh BNPB dan BPPT sebagai antisipasi fase kritis II karhutla yang diprediksi BMKG puncaknya terjadi pada bulan Agustus nanti.

Menteri Siti mengatakan, “Pengendalian karhutla juga tidak terlepas dari tata kelola gambut, dan pertanian dengan sistem kearifan lokal. Saya tadi juga minta pendalaman Kapolda, bagaimana kondisi Babinsa, Babinkamtibmas, bagaimana konflik yang terjadi di lapangan, seperti apa penyelesaian di tingkat lapangan, ini semua tadi kita bahas.”

Lihat Juga  Kolaborasi IAF dan GPM Dukung Kurangi Laju Penularan Covid-19

Provinsi Riau menurut Siti Nurbaya mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Bahkan kunjungan kerja pertama dilakukan saat datang ke Meranti, pada tahun 2014. “Ketika terjadi karhutla 2015, berbagai persoalan di Riau memberikan contoh pembelajaran yang sangat penting bagi penyelesaian masalah karhutla di Indonesia. Kita mendapatkan solusi dari perjalanan rumit karhutla di Riau. Kita banyak belajar dari kejadian 2015 dan akan terus kita tingkatkan lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang penegakan hukum. Menurut Menteri LHK, hal tersebut sudah dilakukan sejak 2015 dengan terbentuknya Ditjen Penegakan Hukum. Sinergisitas dengan lembaga penegak hukum lainnya juga terus dilakukan.

“Memang tidak gampang, karena harus meningkatkan pengetahuan, dan menyediakan ahlinya. Termasuk yang sudah inkrah pun tidak mudah. Namun yang penting penegakan hukum diterapkan baik administratif, pidana ataupun perdata. Tujuannya memaksa perusahaan mengikuti standar yang diterapkan,” katanya.

Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, “Pemerintah itu posisi utamanya melakukan pembinaan masyarakat. Pemerintah tidak bisa main hajar, harus sesuai prosedur tentunya. Yang jelas perusahaan terlibat karhutla, pasti diberikan sanksi, baik administratif, pidana ataupun perdata.”

Editor : Maspril Aries

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button