NASIONAL

Menggali Pendapatan Daerah dengan Kreativitas

Oleh : Maspril Aries
Wartawan Utama/ Alumnus Fisip Unila

Selasa, 2 Juli 2019 media cetak dan media online di Palembang menampilkan berita tentang pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Palembang. Berita yang bersumber dari Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan menyebutkan kenaikan PBB oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Kepastian pembatalan kenaikan PBB tersebut baru pada pertengahan Juli.

Berita tersebut menjadi kabar baik bagi warga Kota Palembang setelah sebelumnya merasa resah dan bingung karena warga harus membayar PBB tahun 2019 dalam jumlah yang melebihi PBB tahun 2018. Warga mengeluhkan kenaikannya yang bisa mencapai lebih dari 500 persen. Kenaikan PBB mendapat protes dari warga, dengan melakukan aksi menuntut kenaikan bea PBB tersebut dibatalkan.

Menurut Ketua DPRD Palembang kebijakan kenaikan yang dibuat oleh Wali Kota Palembang tidak populer. Kenaikan tersebut menimbulkan protes warga. Untuk kepastiannya atas kabar gembira tersebut, warga Palembang masih harus bersabar menanti keputusan resmi Wali Kota Palembang, apakah akan membatalkan kenaikan dengan mencabut SK Wali Kota Palembang Nomor 17 tahun 2019 mengenai Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) ?

Apa itu PBB?

PBB dalam konteks ini bukan Perserikatan Bangsa Bangsa melainkan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang membantu pembiyaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No 12 tahun 1994 PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan), dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta di laut Indonesia.

Baca:  DPRD Sumsel Sayangkan Harga Gas Kota Palembang Naik

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Lihat Juga  BPJS Kesehatan Akan Ajukan kajian Pembatalan Kenaikan Iuran ke Jokowi

Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah. Manfaat PBB bagi pendapatan asli daerah (PAD) sangatlah penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur berasal dari penerimaan pajak tersebut.

Peranan PBB sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah karena proporsinya yang begitu dominan dibanding dengan sumber lainnya. Akan tetapi, masih banyak sumber-sumber lainnya yang dapat memperkuat PAD sebagai tumpuan otonomi daerah. Berarti PBB bukan satu-satunya sumber PAD, masih ada sumber pendapatan lainnya. Wajar jika kemudian ada protes ketika PBB dinaikan, karena sebagai warga kota mengharapkan Pemerintah Kota Palembang bisa lebih menggali sumber pendapatan lain dari sektor pajak daerah.

Selain dari pajak daerah struktur pendapatan daerah juga masih sangat bergantung pada bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikemas dalam dana perimbangan. Dana perimbangan yang berasal dari pusat ini biasanya berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak.

Baca:  Kapal Roda Lambung di Sungai Palembang Tahun 1912-1913

Terkait pendapatan daerah, menurut peneliti bidang otonomi daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata tak mampu mengembangkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Banyak PAD di pemerintahan kabupaten atau kota masih di bawah 10 persen dari total pendapatan. Pemda memang kurang terobosan untuk meningkatkan PAD. Pemda lebih senang mencari cara mudah dengan meningkatkan retribusi daerah yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. “Pemda senang membebankan pajak ke masyarakat, padahal duitnya dihabiskan sendiri untuk gaji mereka,” katanya.

Pada era otonomi daerah suatu daerah mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bagi Pemerintah Daerah faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat Juga  Bupati Muba Jamin Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Dalam hal ini dibutuhkan kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan yang akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kreativitas menggali sumber pendapatan daerah bukan dengan menaikan besaran bea atau tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada warganya.

Baca:  PKB Sumsel Siap Menangkan Pasangan Dodi Giri Dalam Pilgub Sumsel 2018

Meningkatkan PDRB

Bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi. Bagi daerah, indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arus pembangunan di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merefleksikan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah.

Pemerintah Kota Palembang harus mampu dan terus mendorong adanya peningkatan PDRB yang berarti akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini berarti ada perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan PAD suatu kota/ kabiupaten perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, seperti melalui pengembangan industri di daerah dengan cara mendorong peningkatan investasi daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah. Bisa dilakukan diantaranya dengan mendorong pertumbuhan Usaha-usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari sektor industri, misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, pengembangan inovasi produk, serta regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button