LifeStyle

Kesejahteraan Jurnalis “Pungguk Merindukan Bulan”

Oleh : Maspril Aries
Wartawan Utama/ Penggiat Kaki Bukit Literasi

Tak perlu menunggu lama, jawaban pertanyaan saya langsung disambarnya, “Jadi wartawan itu mudah dapat uang.”

Pada bulan Ramadhan tanggal 1 Mei 2021 untuk pertama kalinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang merilis hasil survei tentang standar upah layak jurnalis di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang.

AJI Palembang telah melaksanakan survei kepada jurnalis atau wartawan di Palembang. Ada 59 responden wartawan dalam survei tersebut. Hasilnya mencengangkan, menurut Ketua AJI Palembang Prawira Maulana pada jumpa pers “Survei Angka Upah Layak Palembang 2021” ada 89,8 persen jurnalis atau wartawan di Palembang memperoleh upah di bawah standar layak.

Temuan lainnya, sekitar 54,3 persen jurnalis yang bekerja di Palembang belum mendapat upah minimal sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Palembang 2021 sebesar Rp3.144.446. Dari survei tersebut AJI Palembang menetapkan standar upah layak bagi para jurnalis di kota Palembang tahun 2021 sebesar Rp5.730.433. Angka tersebut berasal dari perhitungan kebutuhan hidup jurnalis atau wartawan di Palembang.

Jumlah tersebut mencakup komponen kebutuhan sandang seorang jurnalis di Palembang minimal membutuhkan Rp1.985.000/ bulan. Kebutuhan tempat tinggal Rp717.639, kebutuhan pakaian Rp645.000, dan aneka kebutuhan hidup bulanan mencapai Rp1.314.245.

Menurut Ketua AJI Palembang, ada 59,3 persen jurnalis di Palembang memiliki standar upah sekitar Rp2 juta – Rp4 juta mendekati atau melebihi batas UMK Palembang. “Namun itu semua jauh dari kata layak untuk hidup, terlebih bagi jurnalis yang memiliki tanggungan keluarga,” katanya.

Bercermin dari hasil survei AJI Palembang tersebut, ingatan saya melayang ke masa puluhan tahun silam. Ada satu peristiwa yang masih membekas dalam ingatan, kejadian yang terjadi saat aktif sebagai aktivis pers mahasiswa SKM Teknokra Universitas Lampung (Unila) pada zaman Orde Baru (Orba) berkuasa.

Menjelang akhir tahun 1980-an, suatu hari saat mengikuti agenda kerja seorang pejabat ke daerah kabupaten. Waktu menanti acara dimulai, seorang pria berusia sekitar 35 atau 40 tahun menyapa, “Dik dari mana, wartawan ya?” Pertanyaan itu saya jawab dengan singkat, “Dari Unila.”

Kami pun kemudian terlibat dengan obrolan yang lebih banyak berisi bualan karena memang tak tentu topik dan arah pembicaraan. Lantas saya bertanya, “Bang kenapa memilih jadi wartawan?”

Tak perlu menunggu lama, jawaban pertanyaan saya langsung disambarnya, “Jadi wartawan itu mudah dapat uang.” Tanpa harus saya mengajukan pertanyaannya lagi si Abang wartawan yang berkacamata hitam dengan menyandang kamera tahun 80-an (belum ada kamera digital atau telepon seluler) langsung nyerocos berkisah tentang perjalanan karirnya sebagai wartawan pada sebuah koran mingguan di Jakarta.

Sang wartawan kaca mata hitam tidak tamat SMA, hanya lulusan SMP bermula karena ada tetangganya yang menjadi wartawan. Lalu ia memberanikan diri mengatakan kepada tetangganya ingin jadi wartawan. Maka tidak perlu menunggu lama, langsung sang tetangga mengajaknya sebagai partner di lapangan mencari berita.

Menurutnya, setiap datang mewancarai sumber berita, entah pejabat atau apa pun jabatannya, usai wawancara selalu mendapat uang. “Sekedar uang transport atau uang bensin kata yang memberi.” Wartawan itu tidak menceritakan tentang berapa besar gajinya dibayar dari perusahaan media tempatnya bekerja, tapi selintas dia cukup sejahtera karena saat itu dia sudah menggunakan sepeda motor.

Lihat Juga  Munas I JMSI Berlangsung Juni 2020 Secara Virtual

Merujuk pada hasil survei AJI Palembang, 89,8 persen jurnalis atau wartawan di Palembang memperoleh upah di bawah standar layak apakah mereka sejahtera? Memang hasil survei tidak menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan pers atau media yang memberikan upah atau gaji kepada wartawannya di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Palembang.

Masih perlu survei terhadap beberapa variable lainnya. Memang ada penjelasan bahwa responden survei adalah jurnalis atau wartawan media cetak, online, televisi, radio, dan freelance, baik berstatus karyawan organik atau tetap dan karyawan kontrak.

Fakta lain, pada era milenial, banyak wartawan tidak ambil pusing dengan statusnya pada perusahaan media tempatnya bekerja, entah berstatus koresponden lepas, karyawan kontrak atau karyawan organik. Kebanyakan di lapangan ditemui adalah wartawan berstatus koresponden lepas atau kontributor atau stringer.

Mereka dibayar dari jumlah honor berita yang dikirim atau ditayangkan, dan tidak pernah mau peduli apakah bisa menjadi karyawan tetap dari perusahaan media dengan terpenuhi berbagai haknya. Mereka enjoy dengan kondisi dan status yang ada karena dengan kondisi saat ini mereka merasa sudah mendapat penghasilan yang besar. Mungkin ini sama dengan jawaban wartawan era Orba, menjadi wartawan karena mudah mendapatkan uang?

Sepertinya tak ada kecemasan, atau rasa khawatir terkena PHK atau jatuh sakit. Apakah ini membuktikan bahwa mereka sudah sejahtera? Jika usia masih muda dan tenaga atau fisik masih kuat, mungkin dengan status yang ada semua enjoy saja untuk dijalani. Apakah mereka sadar bahwa usia akan bertambah dan tidak muda lagi, tentu produktivitas pun berkurang? Dengan kondisi seperti itu maka penghasilan yang besar tersebut jumlahnya akan berkurang.

Sementara perusahaan media tempatnya “bekerja” bisa lepas tangan karena memang wartawan/ jurnalis tersebut bukan karyawan organik atau karyawan kontrak dan tidak mendapat fasilitas tunjangan kesehatan/ BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tunjangan lainnya yang diperoleh karyawan organik atau tetap.

Pada era milenial pasca reformasi, jumlah media massa tumbuh subur di Indonesia. Tidak ada data resmi yang menyebutkan angka pasti jumlah media massa mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi dan media online. Khusus media online, jumlahnya mencapai puluhan ribu.

Bandingkan dengan zaman Orde Baru. Berdasarkan catatan Dewan Pers selama 32 tahun era Orde Baru hanya berdiri 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio.

Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo memperkirakan jumlah media massa di Indonesia mencapai 47.000 media dan media online mencapai 43.300 (Jurnal Dewan Pers, November 2018). Dari jumlah yang mencapai puluhan ribu tersebut adalah ironi, pertumbuhan industri media massa yang pesat dengan berbagai platform ternyata tidak diikuti oleh aspek kesejahteraan bagi pekerjanya (jurnalis/ wartawan).

Peningkatan jumlah perusahaan pers atau media massa saat ini juga tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas perusahaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang mengatur perusahaan pers harus badan hukum Indonesia dengan persyaratan yang mudah. Dari puluhan ribu perusahaan pers tersebut apakah sudah memenuhi kelayakan sebagai perusahaan pers yang mengedepankan fungsi pers dan profesionalisme kerja pers?

Lihat Juga  Ini 7 Resep Olahan Telur yang Bisa Bikin Kamu Ketagihan

Selain itu profesi wartawan atau jurnalis semakin mudah disandang. Siapapun bisa menjadi wartawan, tanpa ada persyaratan khusus seperti halnya profesi lainnya.

Kondisi tersebut di satu sisi memicu kerawanan, ketidakpahaman terhadap kode etik profesi yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Mengutip Ketua Dewan Pers (2010-2013 & 2013-2016) Bagir Manan, “Ketidakpahaman pada kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman profesinya berakibat pada munculnya wartawan yang menyalahgunakan identitas kewartawanannya untuk melakukan pelangaran hukum. Apalagi, tidak dimungkiri sangat mudah bagi seseorang untuk sekadar mendapatkan kartu identitas wartawan.”

Pada sisi yang lain, kondisi tersebut memunculkan kerawanan terhadap praktek gratifikasi atau uang suap yang kerap disebut oleh wartawan dengan “amplop.” Upah yang kecil seorang wartawan membuatnya harus melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya (kesejahteraan).

Sudah saatnya sistem pengupahan yang rendah dalam perusahaan pers harus dihapus karena ini bisa menjadikan budaya amplop menjadi sebuah pembenaran. Perusahaan pers jangan lagi memberikan upah/gaji kecil karena tahu wartawannya pasti bakal dapat tambahan penghasilan atau amplop. Sang wartawan pun tidak mau memperjuangkan perbaikan upah/gaji karena dia bisa mendapat tambahan dari amplop.

Dari banyak penelitian tentang wartawan, upah dan kesejahteraan. Para peneliti media menyebutnya, kondisi tersebut telah melahirkan ketidakprofesionalan kerja wartawan. Berita-berita yang disajikan tidak lagi sebagai hasil kerja profesional. Wartawan mulai kehilangan arah dalam menentukan loyalitasnya.

Selain itu banyak wartawan era milenial menjadi wartawan atau jurnalis hanya bermodal learning by doing untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai wartawan. Mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan kewartawanan.

Kesejahteraan Wartawan

Kesejahteraan adalah isu di lingkungan dunia kerja atau profesional. Bintarto dengan mengutip Kolle dalam buku “Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya” (1989) memberikan beberapa aspek pengukur kesejahteraan, yaitu: Pertama, kualitas hidup materi seperti bahan pangan, rumah, dan sebagainya.

Kedua, kualitas hidup fisik, seperti lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Ketiga, kualitas hidup mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. Keempat, kualitas hidup spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Jika mengacu para ukuran kejahteraan Kolle maka wartawan yang sejahtera adalah mereka yang terpenuhi empat aspek tersebut. Itu berarti upah layak berdasarkan standar survei AJI Palembang tersebut jika terpenuhi tentu akan meningkatkan kesejahteraan wartawan atau jurnalis.

Mereka yang menjadi wartawan atau jurnalis harus terus memperjuangkannya, harus tertanam keyakinan dalam dirinya bahwa kesejahteraan jurnalis akan berdampak pada profesionalisme seorang wartawan. Walau ada yang pesimis dengan keyakinan tersebut, namun itu harus terus diperjuangkan.

Mengutip dari buku berjudul “Upah Layak Jurnalis, Survei Upah Layak AJI di 16 Kota di Indonesia (2011) menyebutkan, “Kesejahteraan yang layak memang bukan jaminan bahwa wartawan bisa bersikap profesional. Tapi, kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk jurnalis agar lebih bersikap profesional, dan menjalankan amanahnya seperti disebutkan sangat jelas dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.”

Semoga ke depan kesejahteraan jurnalis atau wartawan tidak seperti  kata peribahasa, “Bagai Pungguk Merindukan Bulan.” ∎

Editor : MA

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close