NASIONAL

Kemerdekaan Pers Wartawan Masih Terjajah Copy Paste

EkbisNews.com, Palembang — Mengenang kepergian Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie yang juga telah ditetapkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai Bapak Kemerdekaan Pers, PWI Sumatera Selatan menggelar doa dan diskusi dengan tema “Mengenang jasa Bapak Bangsa Almarhum BJ Habibie dan Warisan Kemedekaan Pers.”

Diskusi berlangsung, Rabu (18/9) di rumah besar PWI Sumsel Jalan Supeno No,11. Hadir dalam diskusi tersebut Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar bersama pengurus PWI Sumsel lainnya diantaranya Anwar Rasuan, Dwitri Kartini, Suprapto, Maspril Aries, M Doedy dan Direktur Sumatera Ekpres Grup Muslimin.

Menurut Firdaus Komar, kegiatan Menurut Firdaus, acara mengenang jasa BJ Habibie dan warisan kemedekaan pers merupakan bentuk rasa syukur dan terimakasih atas jasa BJ Habibie yang telah membuka kran demokrasi yaitu kemerdekaan pers. “Rasa syukur yang tak terhingga dari PWI Sumsel sekaligus menyambung komitmen PWI secara nasional yang telah memberikan penghargaaan dan gelar ke Bapak Kemerdekaan Pers kepada Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie.

“Atas jasa Pak Habibie yang luar biasa bidang regulasi pers itu sangat mendukung penetapan PWI kepada almarhum BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers,” kata Firdaus Komar pada pengantar diskusi.

Lihat Juga  Polemik Natuna, PA 212 Minta Jokowi Copot Menhan Prabowo

Dalam diskusi terungkap walau kini dalam kondisi kemerdekaan pers, namun tetap saja ada ancaman terhadap kemerdekaan pers yang dari personal atau institusi. Selain itu juga ada ancaman dari internal pers itu sendiri, yang di dalamnya ada koorporasi dan perusahaan pers yang berorientasi bisnis.

Menurut Muslimin dari Sumeks Grup, “Kemerdekaan pers yang sebenar hanya benar-benar merdeka justru masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie sekitar satu tahun tersebut. Setelah Habibie memang kemerdekaan pers dijamin UU Pers, namun dalam praktiknya pers belum merdeka. Lihat saja dari indukator kemerdekaan pers di Indonesia yang terus turun pasca Presiden Habibie,” katanya.

Muslimin mencontohkan, ancaman kemeredekaan pers dulu datang dari berbagai instansi untuk melarang memuat atau memberitakan terkait hal tertentu. “Sekarang larangan seperti itu masih ada tapi terkait antara koorporasi media yang melakukan kerja sama dengan instansi tertentu. Ini banyak terjadi di daerah. Mereka meminta tidak memberitakan tentang sesuatu walau pun itu fakta. Mereka mengancam kalau diberitakan maka kerjasama yang sudah ditandangani putus,” ujarnya.

Lihat Juga  Bawaslu dan Media massa lakukan konsolidasi dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Hasil Pemilu 2024

Muslimin juga menjelaskan, untuk mengetahu ada tidaknya kemerdekaan pers saat ini, indikatornya bisa dilihat dari indek kemerdekaan pers Indonesia. Menurutnya Indeks Kemerdekaan Perssss Indonesia terus turun dibanding masa Presiden Habibie.

Menurut Maspril Aries dari Seksi Pendidikan PWI Sumsel, Indeks Kemerdekaan Indonesia di dunia pada 2018 berdasarkan laporan Reporters Without Borders (RSF) pada April 2019 Indonesia berada pada peringkat 128 dari 180 negara, atau berada di bawah Timor Leste yang ada di posisi 95.

Selain itu menurut wartawan utama Maspril Aries, saat ini banyak wartawan yang belum merdeka untuk kreatif dalam mencari dan menulis berita. “Wartawan saat ini kemerdekaannya masih dalam kungkungan copy paste. Mereka tidak bisa kreatif dalam dalam menentukan angle atau menulis lead. Semua seragam. Banyak wartawan belum merdeka dari copy paste,” ujarnya.

Editor : Maspril Aries.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button