EkbisNews.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melalui laman media sosialnya berbagi informasi tentang program Perhutanan Sosial di tengah pandemi virus Covid-19 Corona yang melanda Indonesia.
Menurut Menteri Siti Nurbaya, Kementerian LHK terus mendorong ekonomi lokal melalui program Perhutanan Sosial. Di tengah melambatnya ekonomi karena pandemi Covid-19, perhutanan sosial diyakini mampu bertahan karena tidak bergantung dari komponen impor.
“Alhamdulillah bantuan alat ekonomi produktif bagi petani Perhutanan Sosial, sudah diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya untuk menunjang produksi sehingga dampak pandemi Covid-19 Corona bisa ditekan seminimal mungkin di tingkat petani hutan,” kata Siti Nurbaya.
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, Kementerian LHK akan lebih intensifkan lagi program Perhutanan Sosial, yang jumlahnya telah mencapai 6.940 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia.
“Selain memberikan bantuan alat ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha perhutanan sosial atau Bang PeSoNa, Kementerian LHK juga terus mensosialisasikan ajakan mengkonsumsi produk herbal hasil masyarakat petani hutan, seperti madu, jahe, wedang uwuh, dan rimpang-rimpangan lainnya guna menjaga imunitas tubuh,” ujarnya.
Tahap awal bantuan alat ekonomi produktif telah diterima KUPS Sinar Mandalawangi dan KUPS Mandalagiri 1 di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu dalam siaran pers Kementerian LHK menyebutkan, bantuan tersebut antara lain berupa alat roasting kopi yang berguna untuk memanggang kopi sehingga memunculkan rasa asli biji kopi agar rasanya lebih nikmat. Juga ada bantuan grinder kopi yang berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan biji kopi, serta berbagai alat pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas petani.
Pemberian bantuan alat ekonomi produktif mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan. Misalnya kopi dari cherry menjadi bubuk kopi ada penambahan nilai tambah sebesar 30-40 persen.
Bantuan alat ekonomi produktif nantinya akan disebarkan kepada kelompok-kelompok tani hutan di lima wilayah Balai Perhutanan Sosial. Diantaranya di Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku.
Adapun besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp47 miliar, berupa pengadaan 470 alat ekonomi produktif dan Rp50 miliar melalui peningkatan kapasitas pembangunan Perhutanan Sosial Nasional atau “Bang Pesona” untuk modal usaha.
Hingga 22 Maret 2020 telah ada 6.940 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Terdiri dari komoditas agroforestri (32%), buah-buahan (15%), wisata alam (12%), kayu-kayuan (11%), Kopi (8%), tanaman pangan (8%), madu (4%), aren (3%), hasil hutan bukan kayu lainnya (3%), rotan dan bambu (3%), dan kayu putih (1%).
Sebelumnya KLHK telah membeli produk hasil usaha petani hutan untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan virus Covid-19 Corona.
Khusus untuk wilayah DKI.Jakarta, sebanyak 2.000 paket produksi petani hutan untuk meningkatkan imunitas tubuh, telah disalurkan ke berbagai RS rujukan pasien Corona. Sebanyak 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp780 juta.
Editor : Maspril Aries
