EkbisNews.com, Jakarta – Kemajuan ekonomi digital saat ini harus dimanfaatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya saja dalam usaha memberdayakan kelompok wirausaha dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem digital, serta pengembangan industri financial technology (fintech) syariah.
“Keterbukaan ekonomi dalam era ekonomi digital akan mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kecil dan industri besar sehingga tercipta efek trickle down yang dapat mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan. Konsep tersebut sesuai dengan pemikiran K.H. Maaruf Amin tentang Arus Baru Ekonomi,” ujar Ketua Dewan Pembina Markas Terpadu C19 Poros Nyata Laskar K.H. Maaruf Amin (MASTER C19 Portal KMA), Gus Syauqi Maaruf Amin di Jakarta, Rabu (13/3).
Syauqi mengatakan, dalam pemberdayaan ekonomi umat yang setara dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, harus dibangun dengan prinsip keseimbangan, yakni menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar semua pihak, baik usaha kecil, usaha besar dan pemerintah.
“Perlu dibangun konsep kemitraan antara kelompok usaha kecil dengan usaha besar dan termediasi oleh masyarakat dan disponsori oleh pemerintah. Ini akan menjadi keseimbangan ekonomi yang dinamis,” katanya.
Menurut Praktisi Star Up, Hamdan Hamedan, para pemangku kepentingan harus dapat menangkap peluang dalam era digitalisasi seperti saat ini untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dikatakan, mereka harus bisa menangkap trend dan perilaku penggunaan smartphone di Indonesia, mengupayakan nudging dalam membantu membentuk kebiasaan islami dan memberdayakan umat Islam dari segi religi, edukasi dan ekonomi.
“Dalam hal ini pemberdayaan santri menjadi urgensi, karena ada sekitar 4 juta santri di Indonesia ditambah purna santri yang angkanya meningkat berpuluh-puluh kali lipat, namun secara umum mereka belum tergali untuk menerapkan pemberdayaan ekonomi umat,” kata Hamdan. Dikutip ekbisnews.com dari laman merdeka.com,(14/3/19).
Sementara itu, akademisi dari Universitas Indonesia, Beginda Pakpahan mengatakan salah satu tantangan dari digitalisasi ekonomi di Indonesia adalah sumber daya manusia, regulasi serta pelaksanaan di lapangan, infrastruktur komunikasi, serta teknologi dan ekonomi syariah. Menurutnya, masih terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat dalam mengatur digitalisasi ekonomi di Indonesia.
“Pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk lembaga tersendiri yang bertugas melakukan pengaturan digitalisasi sektor ekonomi di Indonesia,” katanya
