NASIONAL

Dodi dan Zero ODOL

Oleh : Maspril Aries
Wartawan Utama/ Penggiat Kaki Bukit Literasi

Gagasan Zero ODOL adalah bagian dari gerakan menyelamatkan dan mengamankan anggaran negara yang diakibatkan pelanggaran kendaraan  ODOL.

Dodi Reza Alex Bupati Musi Banyuasin (Muba) menjadi kepala daerah pertama di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mendeklarasikan secara terbuka daerahnya sebagai wilayah yang mendukung terwujudnya Zero Overdimention dan Overloading (ODOL) pada 2023. Deklarasi mendukung Zero ODOL berlangsung 14 April 2021 yang dipusatkan di terminal Randik, Sekayu.

Mendukung Zero ODOL berarti menjaga jalan-jalan di Indonesia tetap baik dan mulus tidak rusak karena dilewati kendaraan-kendaraan kelebihan muatan dan kelebihan dimensi. Atau pelanggaran ODOL.

“Sebagai kabupaten atau kota pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah nya berkomitmen  menerapkan kendaraan zero ODOL. Semoga semua pihak  mendukung pelaksanaan kendaraan zero ODOL Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Bupati Dodi Reza Alex.

Menurut Bupati peraih gelar doktor dari Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad), “Ini demi memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Deklarasi atau komitmen bersama ini bertujuan untuk, meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kendaraan ODOL di wilayah Kabupaten Muba.”

Dodi mengakui, jalan nasional bahkan jalan kabupaten di daerahnya rusak setelah dilewati truk ODOL setiap hari. “Meski terus diperbaiki, namun dalam hitungan bulan sudah rusak lagi. Ini juga merugikan masyarakat dan keuangan daerah,” ujarnya.

Masih ada waktu tersisa dua tahun sebelum Zero ODOL diterapkan, perusahaan dan pemilik angkutan ODOL menurut Dodi sudah mulai bisa melakukan normalisasi tentunya dengan hitung-hitungan ekonomi, baik dari sisi perusahaan, sisi pertumbuhan ekonomi dan sisi logistik.

“Meski demikian, percayalah hitung-hitungan secara nett dan global kerugian negara dalam memperbaiki jalan yang rusak dan kecelakaan akibat disebabkan oleh kendaraan ODOL lebih tinggi. Saya imbau kepada perusahaan untuk bisa menyesuaikan dari sekarang. Pemerintah cukup bijaksana tidak serta merta memaksakan, semua diberikan toleransi sehingga dapat tertata dengan baik,” kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Apa itu ODOL?

Mengapa kendaraan khususnya truk disebut ODOL? Sebutan Overloading melekat pada kendaraan dengan beban berlebih (overloading), yaitu kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Untuk sebutan Overdimention melekat pada kendaraan dengan dimensi berlebih (overdimention), yaitu pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, muatan lebih adalah muatan sumbu kendaraan yang melebihi dari ketentuan seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku. Atau kendaraan overloading adalah suatu kondisi beban gandar (as) kendaraan melampaui batas beban maksimum yang diizinkan.

Akibat beban berlebih maka beban lalu lintas rencana (jumlah lintasan operasional rencana) salah satu penyebab kerusakan dini dari badan jalan atau tercapai sebelum tercapai sebelum umur rencana perkerasan.

Lihat Juga  Awal Oktober, Tol Lampung-Palembang Akan Diresmikan

Dari kasat mata dan juga teori, kerusakan perkerasan jalan yang terjadi tidak semata karena faktor alam atau cuaca, overloading kendaraan muatan juga ikut mempengaruhi kerusakan jalan pada banyak daerah di Indonesia, dari jalan kabupaten dan kota, jalan provinsi, jalan negara sampai jalan tol banyak menjadi korban kendaraan ODOL. Salah satu faktor penyebab kerusakan jalan adalah karena jumlah berat kendaraan yang melalui jalan tersebut telah melebihi standar maksimal yang dapat didukung oleh jalan tersebut.

Faktor alam atau cuaca yang tropis dengan curah hujan dan temperatur yang cukup tinggi dapat merusak perkerasan jalan. Jalan yang semula rusak ringan karena kerap dilewati ODOL berkombinasi dengan faktor cuaca maka maka kerusakan jalan semakin parah. Jalan tol yang dibangun dengan konstruksi dan standar tinggi juga rusak diterpa kendaraan ODOL.

Target Zero ODOL di Indonesia seharusnya sudah terlaksana sejak tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 21/2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Overloading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Overdimention) akan dilaksanakan pada 2021. Kemudian rencana itu mundur, Indonesia Zero ODOL pada 1 Januari 2023.

Gagasan Zero ODOL adalah bagian dari gerakan menyelamatkan dan mengamankan anggaran negara yang diakibatkan pelanggaran kendaraan  ODOL. Jangan sampai terlambat menyadarinya bahwa kehadiran ODOL di jalan-jalan umum dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya  mengakibatkan korban jiwa namun negara turut dirugikan dengan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak akibat banyak kendaraan yang melanggar ODOL.

Sebagai gambaran untuk kerugian yang diderita akibat kerusakan jalan karena pelanggaran ODOL bisa dilihat pada kerusakan jalan tol. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit pada Maret 2020 pernah menyebutkan, kerugian yang dialami Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat keberadaan truk ODOL mencapai Rp1 triliun setiap tahun. Angka tersebut sama dengan rata-rata pendapatan BUJT setiap bulan, yakni sebesar Rp1 triliun.

Walau kerugian tersebut dialami BUJT, menurut Danang Parikesit, pemerintah juga kerap ikut membiayai perbaikan jalan tol yang rusak apabila anggaran BUJT sudah tidak mampu lagi. Pembiayaan dilakukan pemerintah dengan cara melakukan penyesuaian terhadap tarif jalan tol. Akhirnya masyarakat, golongan I yang paling banyak ikut menanggung akibat dari kendaraan ODOL.

Bagaimana dengan kerusakan jalan selain jalan tol? Tentu lebih besar lagi nilai kerugiannya. Deklarasi Zero ODOL oleh Bupati Muba Dodi Reza Alex adalah salah satu bagian saja dari upaya menekan kerugian negara dengan menghindari dan mengurangi jumlah jalan yang rusak di daerahnya. Andai kepala daerah yang lain juga punya kepedulian yang sama, maka anggaran negara yang tersedot untuk perbaikan jalan akibat pelanggaran ODOL dapat ditekan dan dialihkan untuk kesejahteraan rakyat di luar sektor infrastruktur.

Lihat Juga  BNI Kucurkan Dana 23,93 Persen di Proyek Tol Malang Pandaan

Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur termasuknya di dalamnya infrastruktur jalan adalah salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur juga menjadi fundamental perekonomian suatu negara. Infrastruktur berperan sebagai penggerak sektor perekonomian yang mendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dengan bermuara pada terciptanya lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Infrastruktur juga berperan sebagai pendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian dengan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Yoshino N. & Nakahighasi M. dalam “The Role of Infrastructure in Economic Development,” (2000) menyebutkan, infrastruktur memberikan dampak  terhadap perekonomian melalui dua cara yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung terhadap perekonomian adalah menaikkan  output dengan bertambahnya infrastruktur. Sedangkan dampak tidak langsung adalah dengan dibangunnya infrastruktur maka akan mendorong kenaikan aktifitas perekonomian yang akan menambah modal baik bagi swasta maupun pemerintah serta dapat menyerap tenaga kerja yang berakibat pada kenaikan output.

Infrastruktur jalan merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Ada banyak penelitian menyebutkan, infrastruktur jalan peranannya sangat signifikan terhadap ekonomi pembangunan. Bagi daerah dengan kecukupan infrastruktur memiliki aksesibilitas yang tinggi dan mendorong tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan infrastuktur jalan yang baik memudahkan perpindahan orang dan barang dalam aktivitas produksi dan menjadi lebih efisien.

Maka jika jalan di suatu daerah rusak karena pelanggaran ODOL, kerugian tidak hanya diderita negara, daerah dan masyarakat juga merasakan dampaknya. Agar tidak lagi nyinyir di medsos jika ada jalan-jalan yang rusak karena pelanggaran ODOL maka sudah saatnya kendaraan ODOL dilarang dan Zero ODOL pada 2023 harus diterapkan dengan menerapkan sanksi yang tegas jika masih ada yang melanggar.

Jika dibutuhkan, revisi terhadap UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) bisa dilakukan dengan memasukkan denda untuk angkutan kelebihan muatan dengan denda lebih besar dari sekarang. Dalam UU No.22/2009, denda tilang maksimal bagi angkutan darat yakni sebesar Rp500.000. Namun dalam pelaksanaannya denda tersebut hanya berkisar Rp100.000 – Rp150.000. Jika perlu diubah, denda minimal bagi angkutan lebih atau ODOL sebesar Rp500.000 dan maksimal Rp2 juta.

Untuk merevisi UU No.22 Tahun 2009 adalah menjadi ranah pemerintah bersama DPR mewujudkan konsep penegakan hukum yang total terutama dalam menyelesaikan isu ODOL di jalan tol adalah terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang baik seluruh pihak yang terlibat seperti BPJT, Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Hubda) dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan konsep penegakan hukum yang tuntas terutama terutama menyelesaikan pelanggaran ODOL maka dibutuhkan jalinan dan kolaborasi.

Editor : MA

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close