NASIONAL

“Trial By The Press” Berbuah Penjara

Oleh : Maspril Aries
Wartawan Utama/ Penggiat Kaki Bukit Literasi

Pemberitaan dalam media massa yang bermuatan trial by the press cenderung mengakibatkan pencemaran nama baik.

“ … beritakan secara benar dan jangan menjadi hakim di lapangan, karena ada kode etik yang harus dijunjung berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers. Jurnalis bukan hanya menyiarkan berita saja tapi punya tanggung jawab moral.”

Pesan dari kalimat di atas disampaikan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex saat menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan sebuah organisasi wartawan di Sekayu. Pesan tersebut secara umum dikenal di lingkungan pers adalah, “Jangan melakukan trial by the press atau pengadilan oleh pers atau oleh media. Seseorang sudah diputus bersalah oleh media, sebelum pengadilan memutuskannya.”

Pesan yang disampaikan Bupati Muba itu mengingatkan pada sebuah tindak pidana UU ITE yang melibatkan seorang oknum wartawan di Kabupaten Muba. Pada awal Maret 2021 media online memberitakan tentang seorang oknum wartawan berinisial DK di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) mendekam dalam penjara, harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Sekayu.

Berita tersebut mengutip keterangan pers Kepala Kejaksaan Negeri Muba melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Habibi yang menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) DK harus menjalani hukuman atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu.

Menurut Kasi Pidum Habibi, Kejaksaan Negeri Muba melaksanakan eksekusi putusan inkrah terhadap terpidana DK. Dalam putusan Mahkamah Agung, terpidana menjalani hukuman 1 tahun 3 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. DK pun kini mendekam di Lapas Sekayu.

Dalam proses hukumnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sekayu Nomor 807/ Pid.Sus/ 2013/ PN Sky yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, DK ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sejak 13 September 2013 kemudian ditangguhkan penahannya pada 4 Oktober 2013.

Berdasarkan putusan majelis hakim PN Sekayu tanggal 11 Agustus 2014 terdakwa divonis satu tahun dan tiga bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut majelis hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.”

Atas putusan tersebut terdakwa DK menyatakan banding walau putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara selama dua tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp50.000.000 subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum mendakwa DK dengan Pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

DK berurusan dengan hukum setelah beritanya berjudul “H. Pahri Azhari Bupati Musi Banyuasin Diduga Otak Pelaku Korupsi Di Kab. Muba” yang diunggah pada media online www.radarnusantara.com pada Mei 2013. Bupati Pahri Azhari yang tidak berkenan dengan berita tersebut dan merasa tercemar nama baiknya melaporkan DK ke Polres Muba. Polisi menangani laporan tersebut dengan memeriksa dan menahan DK.

Pada persidangan di PN Sekayu majelis hakim memeriksa saksi Bupati Pahri Azhari dan pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba diantaranya Kabag Humas Dicky Meiriando, Kabag Protokol Achmad Rizwan, Kabag Hukum Yudi Herzandi.

Juga diperiksa saksi Sindak Parulian Silalahi Pemimpin Redaksi Radar Nusantara, saksi ahli Hendri Sasmita Yuda dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, saksi ahli Aminulatif Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan (Sumsel), saksi ahli Yosep Adi Prasetyo Ketua Komisi Hukum Dewan Pers dan saksi Adecharge Oktaf Riady Ketua PWI Sumsel.

Jaksa dalam dakwaannya mengutip berita yang ditulis DK dengan judul “H. Pahri Azhari Bupati Musi Banyuasin Diduga Otak Pelaku Korupsi di kab. Muba.” Dalam berita tersebut menyebutkan, Kabupaten Muba yang subur dan kaya sumber daya alam dengan APBD dua hingga tiga triliun memberikan kesempatan yang takkala luasnya bagi pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan korupsi berjamaah.

Lihat Juga  Kemerdekaan Pers dan Alex Noerdin

Dengan menyebut mengutip berbagai sumber, pada bagian lain berita tersebut tertulis, banyak proyek dikerjakan oknum pejabat dan pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut harus setor ke Bupati Muba. Berita tersebut pada alinea terakhir mengutip keterangan Ketua LSM SPLS Kecamatan Sekayu yang tidak lain adalah DK sendiri yang juga wartawan www.radarnusantara.com.

Menurut saksi ahli Yosep Adi Prasetyo dari Dewan Pers, dalam melakukan pekerjaan, seseorang wartawan harus menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 2 menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Dalam kesaksian di PN Sekayu, Yosep Adi Prasetyo yang menjabat Ketua Dewan Pers tahun 2016 – 2019 menyatakan, tidak boleh seseorang wartawan yang menulis berita dengan dirinya sebagai nara sumber adalah perbuatan yang melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Menurutnya, bahwa berita yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa sendiri sebagai nara sumbernya yaitu terdakwa sebagai Ketua LSM SPLS Kecamatan Sekayu adalah jelas perbuatan itu melanggar prinsip-prinsip bahwa wartawan hanya melapor peristiwa, tidak mencampur adukkan fakta dan opini,dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan dalam membuat berita.

Saksi ahli Aminulatif dari Balai Bahasa Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan keterangan di persidangan Bahwa unsur diduga dari berita berjudul “H. Pahri Azhari Bupati Musi Banyuasin Diduga Otak Pelaku Korupsi Di Kab. Muba,” harus ada sesuatu yang harus dibuktikan apabila tidak benar maka mengandung makna pencemaran nama baik.

Menurut Aminulatif yang pernah menjabat Kepala Balai Bahasa Sumsel, terhadap tulisan yang dibuat oleh terdakwa dengan judul “H. Pahri Azhari Bupati Musi Banyuasin Diduga Otak Pelaku Korupsi Di Kab. Muba” terdapat kalimat yang mengandung unsur-unsur fitnah atau penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Pahri Azhari apabila berita tersebut bukan fakta.

Dalam berita yang ditulis DK tentang Bupati Pahri Azhari tersebut memang tidak ada satu faktapun terkait dengan Bupati Muba tersebut. Apa lagi sebelumnya, tidak pernah ada keterangan atau pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Pahri Azhari oleh aparat penegak hukum jaksa atau polisi yang terkait dengan kasus korupsi.

Trial By The Press

Dalam sejarah pembahasan UU Pers di DPR, istilah trial by the press menjadi salah satu butir perdebatan. Perdebatannya terkait dengan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent). Dalam UU Pers memang tidak tercantum istilah trial by the press. Pasal 5 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tidak bersalah.”

Trial by the press terjadi karena wartawan atau media mengabaikan pasal 5 ayat (1) UU Pers dengan pemberitaan oleh pers yang terkesan menyudutkan terdakwa dan tidak menghormati asas praduga tidak bersalah maka bisa mengakibatkan pencemaran nama baik. Apa lagi jika menyangkut orang yang belum berstatus terdakwa dan belum dinyatakan terlibat tindak pidana seperti berita yang terjadi pada Bupati Muba Pahri Azhari tahun 2013.

Trial by the press terkait nama baik tersangka atau terdakwa di depan publik sehingga berita tersebut membentuk opini yang cenderung menyudutkan tersangka atau terdakwa. Demikian pula dalam meliput berita di pengadilan, pemberitaan harus disesuaikan dengan proses peradilan terutama pada hasil putusan majelis hakim. Pers juga tidak boleh melakukan analisis terhadap kesalahan seorang tersangka atau terdakwa dalam beritanya.

Secara umum berita yang mengandung unsur trial by the press biasanya berisi fakta atau informasi berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dibuat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Berita bersifat menghakimi memberikan stigma atau cap yang memutuskan satu pihak bersalah, pihak lain tidak bersalah. Berita tersebut juga tidak melakukan cross chek kebenarannya informasinya nara sumber kepada pihak lain yang terlibat.

Lihat Juga  Bupati Dodi Mendapat Pin Dharma Wira Waskita dari BAIS TNI

Pemberitaan dalam media massa yang bermuatan trial by the press cenderung mengakibatkan pencemaran nama baik. Trial by the press dapat berujung menjadi delik pers antara lain delik penghinaan. Terdapat dua bentuk penghinaan yang berkaitan dengan pers yakni pencemaran tertulis dan fitnah. Pencemaran tertulis diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

Trial by the press yang mengakibatkan pencemaran nama baik melalui  media online atau digital dijerat dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal ini yang digunakan mendakwa DK.

Trial by the press atau pengadilan oleh pers merupakan praktek jurnalistik yang menyimpang. Pers dapat membentuk opini umum, tidak terkecuali terhadap seseorang yang sedang diadili. Pemberitaan yang sugestif akan merugikan si terdakwa, karena masyarakat sudah mempunyai asumsi tersendiri mengenai dirinya sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Pers yang seharusnya berfungsi untuk menyalurkan informasi, justru beralih menjadi wadah untuk memberikan efek penghakiman melalui pemberitaannya.

Mengutip Amir Machmud wartawan senior Harian Suara Merdeka dalam jurnal ilmiah “Masalah-Masalah Hukum” (2016) yang diterbitkan Universitas Diponegoro bahwa, ”Trial by the press jelas merupakan praktik jurnalistik yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.”

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.”

Kemudian Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar”. Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Selain UU No.14 Tahun 1970 juga ada sejumlah UU lainnya yang terkait dengan trial by press, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam pemberitaan yang yang terkait dengan hukum atau tindak pidana, maka dalam penulisan berita atau penyajiannya di media elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip pedoman penulisan bidang hukum, misalnya asas presumption of innocence, equality before the law, dan larangan terjadinya trial by the press.

Seorang wartawan atau jurnalis jangan melakukan trial by the press melalui medianya mengambilalih tugas dan hak seorang hakim. Seseorang sudah dinyatakan bersalah sebelum diadili. Trial by the press juga sebuah kejahatan tidak langsung yang dilakukan oleh media massa atau wartawan terhadap obyek yang diberitakan.

Di banyak negara di dunia, trial by the press adalah hal yang harus dihindari, termasuk di Indonesia. Di negara yang menjadi kiblat kebebasan pers yaitu Amerika Serikat, wartawan atau media yang melakukan trial by the press harus berhadapan dengan warga yang menjadi objek pemberitaan, dan dapat dituntut sebagai telah melakukan contempt of court.

Menurut Bagir Manan Ketua Dewan Pers dua periode (2010 – 2013 dan 2013 – 2016), “Mencemarkan orang lain, merendahkan martabat orang lain, melakukan trial by the press sekali-kali bukan wujud kemerdekaan atau kebebasan, melainkan suatu bentuk anarki pers. Segala bentuk anarki akan menuju pada tirani. Sampai pada tingkat tertentu, pers akan dimakan oleh anarki kebebasan yang dilakukannya sendiri.” ∎

Editor : MA

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close